Kepala Badan Meminta Komitmen Tahun 2023 Jajaran BSILHK

Menghadapi krisis lingkungan dan kelestarian hutan saat ini, tidak lagi dapat direspons dengan standardisasi sukarela. Agenda-agenda standardisasi untuk mempermudah perizinan berusaha, mencapai net sink 2030, ekonomi sirkular, dan Ibu kota forest city – agar didesain lebih terstruktur dan sistematis. Jajaran BSILHK harus meningkatkan sensitivitas terhadap krisis tersebut. Standar perlu dirancang untuk instrumen-instrumen wajib. Dengan sumber daya yang terbatas – susun prioritas. Untuk merespons krisis, harus bekerja melebihi rumah perencanaan program yang ada – dengan tetap menjaga integritas.

 

[BSILHK, 2023]_Mengawali kerja tahun 2023, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), Ary Sudijanto, mengingatkan bahwa masa transisi sudah berakhir dan  2023 merupakan tahun perdana BSILHK harus bekerja dengan kecepatan penuh. Ini disampaikannya di hadapan seluruh jajaran pimpinan satuan kerja lingkup BSILHK, dalam Rapat Koordinasi Program pada Jumat, di Rimbawan I, Manggala Wanabakti Jakarta (13/1).

“Saya mengajak Bapak Ibu Kepala Satuan Kerja untuk melangkah lebih ke depan, lebih ke tapak, “tegas Ary.

Orang nomor satu di BSILHK ini berpesan agar seluruh jajarannya: 1) menyadari persoalan-persoalan konkret yang sedang dihadapi KLHK dalam memperbaiki dan menjaga kualitas LH dan kelestarian hutan; 2) menyadari tantangan krisis global (perubahan iklim, biodiversitas, dan polusi); 3) membangun soliditas, respect, dan bonding team work, tidak silo; 4) meningkatkan komunikasi antar satuan kerja, membangun interkoneksi; 5) Meningkatkan ketajaman ouput dan outcome terhadap perbaikan-perbaikan LHK; serta 6) memastikan tugas dan fungsi satuan kerja berjalan.

Enam pesan tersebut sangat penting dipahami dan diimplementasikan, karena 2023 bukan lagi masa transisi. Tahun 2023 adalah masa di mana BSILHK harus mampu membuktikan hasil hasil kerjanya pada empat (4) program, yaitu: 1) Program Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; 3) Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 4) Program Dukungan Manajemen.

Sasaran Program yang akan dicapai mencakup 4 hal yaitu: 1) Meningkatkan Kesesuaian Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Meningkatkan Kesesuaian Penerapan Standar Instrumen untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; 3) Meningkatkan Kesesuaian Penerapan Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

“Kemampuan leadership dan manajemen krisis sangat dibutuhkan mengatasi dinamika tantangan tersebut,” lanjut Ary.

Pada kesempatan tersebut, seluruh jajaran pimpinan satuan kerja lingkup BSILHK melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas 2023. Kedua dokumen tersebut merupakan penegasan komitmen untuk mewujudkan target kinerja dan melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perjanjian Kinerja 2023 ini ditandatangani oleh 20 pimpinan satuan kerja BSILHK (1 Sekretariat, 4 Pusat, 2 Balai Besar dan 13 Balai Penerapan Standar Instrumen) dengan Kepala BSILHK.

Lebih lanjut Ary menjelaskan bahwa komitmen untuk mewujudkan target kinerja tersebut dilakukan dengan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pelaporan.

“Pencapaian kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan,” tegasnya. Sebelumnya pada 27 Desember 2022, Ary telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara faktual dengan Menteri LHK bersama dengan para Pejabat Eselon I lingkup KLHK.

Standar pada 4 Isu Prioritas

Saat ini BSILHK telah menyusun 61 standar dan modul, sebagai bentuk komitmen BSILHK pada empat isu utama yaitu: UU Cipta Kerja, IKN, FOLU Net Sink, dan Ekonomi Sirkular.

Sebagai contoh, terkait UUCK yang difokuskan pada perizinan berusaha, standar yang diciptakan tidak hanya menjamin kemudahan namun juga memastikan tumbuhnya investasi dan usaha ramah lingkungan. Terdapat 14 standar yang telah disusun untuk  UUCK khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi instrumen perizinan berbasis proteksi lingkungan.

Dalam upaya implementasi FOLU Net Sink, BSILHK merancang 10 standar dan 6 manual panduan, seperti panduan konversi luasan ke volume CO2 ekuivalen secara tepat, validitas penghitungan emisi dan serapan karbon, hingga standar monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana operasional FOLU Net Sink. Diharapkan Indonesia dapat mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

Selain itu kerja BSILHK terhadap agenda IKN antara lain dengan menghasilkan dokumen standar IKN untuk terlaksananya pembangunan IKN sebagai Forest City dan Smart City. Kedua Konsep tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan IKN yang nyaman untuk dihuni sekaligus untuk bekerja.

Saat ini telah dirancang 19 standar khusus terkait IKN dan ekonomi sirkular seperti desain dan proses konstruksi ramah lingkungan, menjamin biodiversitas terjaga, pasokan air baku dan energi terpenuhi dan layak konsumsi, hingga terbangunnya hutan tropika basah.

Terkait kerja ekonomi sirkular, BSILHK lebih mengarahkan kepada praktik efisiensi sumber daya, serta pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Penerapan pengelolaan limbah tidak lagi sebatas 3R namun dikembangkan menjadi 9R yaitu rethink, refuse, reduce, recycle, reuse, replace, replant, refill dan repair. Dengan demikian akan tumbuh budaya ramah lingkungan di kalangan masyarakat sejalan dengan visi pembangunan menuju Indonesia Maju.

Dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, kolaborasi dan kerja sama dengan para pihak merupakan salah satu upaya. Ary mengharapkan para Kepala Satuan Kerja lingkup BSILHK dapat mengoptimalkan dan membangun strategi-strategi yang diperlukan di tengah segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Selain penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas, juga dilakukan Diskusi Panel membahas tentang 1) Arah Kebijakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) Tahun 2023 dan Strategi Pencapaian Target Program PHB Tahun 2024 oleh perwakilan Direktorat Kehutanan dan Konservasi SDA, Bappenas; 2) Penguatan Perencanaan Penganggaran Tahun 2023 dan Strategi Tahun 2024 oleh perwakilan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan; dan 3) Rencana Kerja BSILHK tahun 2023 oleh Sekretaris BSILHK. Dalam diskusi diangkat isu tentang desain & platform kerja standardisasi LHK,  peningkatan kapasitas analisis dampak lingkungan dan kemungkinan-kemungkinan pembiayaannya**

Penulis: M. Farid Fahmi, Dyah Puspasari

Editor: Yayuk Siswiyanti

Bagikan Berita / Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *