[BSILHK]_Indonesia memasuki usia 76 tahun merdeka. Merefleksikan peran dan kontribusi para rimbawan dalam membangun negara, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) menggelar Webinar Pengarusutamaan Gender bertema “Berbagi Cerita tentang Gender: Semua Punya Peran Sama”, Senin (16/8) secara virtual.
Menyambut gelora “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” dalam peringatan hari kemerdekaan tahun ini, tema pengarusutamaan gender (PUG) diangkat sebagai salah satu upaya memperkuat keadilan dan kesetaraan gender di lingkup BSILHK dan Kementerian LHK.
“Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang diperlukan untuk memastikan seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kontribusi yang sama dalam proses pembangunan,” ungkap Dr. Wening Sri Wulandari, Pelaksana Tugas (Plt.) Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PSIPHB), saat membuka webinar dan menyampaikan sambutannya.
Mewakili Dr. Nur Sumedi, Plt. Sekretaris BSILHK dalam seminar tersebut, Wening menyadari perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran penting perempuan Indonesia. Oleh karenanya Wening menekankan bahwa PUG ini merupakan salah satu upaya untuk responsif terhadap kesamaan peran dan kesempatan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.
“Saya sangat optimis BSILHK mampu dan sukses meneruskan capaian yang telah dimulai sebelumnya. Sinergi, peran, dan langkah antara laki-laki dan perempuan sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi,”tegasnya.
Sebagai kementerian yang mendapat mandat mengelola dan merawat kekayaan hutan dan alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat, strategi pengarusutamaan gender dipandang dapat menyokong kebijakan, program dan kegiatan yang lebih inklusif dalam setiap tahapan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.
Webinar yang dimoderatori oleh Dr. Yayuk Siswiyanti, Plt. Kabag Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik pada Sekretariat BSILHK, menghadirkan 3 narasumber. Ketiganya berbagi kisah pengalaman, kiprah, dan suka duka dalam membangun PUG lingkup Kementerian LHK dan tempat kerjanya masing-masing.
Mengawali kisah narasumber, selaku moderator, Yayuk menyampaikan bahwa sains yang dibangun para peneliti menjadi basis dalam pembangunan standar di BSILHK. Selama ini, para peneliti baik perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang sama. Meski diyakini ada tantangannya masing-masing.
Perempuan saat ini memiliki 2 fungsi, yakni fungsi domestik dan fungsi publik. Kementerian Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai pembina agar perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan. KPPPA telah membangun desain bagaimana partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan dapat terus ditingkatkan.
Pengalaman Mengawal PUG di Kementerian LHK
Ir. Indriastuti, MM, anggota Pokja PUG Kementerian LHK, menceritakan pengalamannya saat mengawal kesetaraan dan pengarusutamaan gender di Kementerian LHK yang sebelumnya adalah Kementerian Kehutanan.
Ceritanya dimulai pada 1985. Waktu itu, istilah yang dikenal adalah women in development. Indri sering mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di lingkungan kehutanan, khususnya kiprah kelompok tani perempuan dalam pembangunan kehutanan. Kemudian, sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional, barulah PUG dimulai di Kementerian LHK.
Menurut wanita rimbawan yang pernah menduduki jabatan tertinggi Pegawai Negeri Sipil sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Kehutanan, gender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran–peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya manusia.
“Wujud kesetaraan dan keadilan gender di antaranya: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) adil dalam proses dan setara dalam hasil,” ungkap Indri. Melalui penerapan APKM yang adil, akan tercapai kesetaraan gender dalam setiap program/kegiatan. Untuk pelaksanaan PUG, ada 7 prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, tools, dan partisipasi masyarakat.
“Sebagai perempuan banyak yang dipikirkan, dan sangat penting sekali dukungan suami,” kisah Indri.
Indri mengajak peserta untuk membaca buku Inspirasi dari Alam “Dwi Windu Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender” yang diterbitkan oleh Kementerian LHK pada 2017. Melalui buku ini, kita akan mengetahui bagaimana Kementerian LHK menafsirkan strategi pengarusutamaan gender dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Agar PUG ini membudaya, Indri menyarankan untuk memperbanyak komunikasi dan perbincangan mengenai PUG di segala level dari atas sampai bawah. Untuk mengevaluasi pelaksanaan PUG, tahap analisis sangat penting dilakukan, agar bias gender tidak terjadi.
Baca materi: Berbagi cerita tentang gender PUG KLHK
Kiprah Dharma Wanita Persatuan
Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Kementerian LHK juga merupakan unsur penting dalam mendukung program pembangunan LHK. Salah satunya diceritakan oleh Ny. Nelly Agus Justianto, selaku Plt. Ketua DWP BSILHK, yang sekaligus juga Ketua DWP Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
Selain membangun dan mengembangkan Bank Sampah Unit Cendana di BSILHK, kegiatan lainnya adalah kampung iklim, agroforestri, dan yang terbaru adalah edukasi mangrove kepada kaum pelajar dan ibu.
Kegiatan-kegiatan tersebut untuk menjawab tantangan kontribusi apa yang bisa diberikan dharma wanita untuk lingkungan, khususnya bagi kantor Kementerian LHK tempat DWP bernaung. Pada akhir cerita, Nelly menyampaikan keinginannya untuk terus bersinergi dengan unit kerja-unit kerja di kementerian dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.
Sagu dan Perempuan Papua
Cerita selanjutnya datang dari Papua. Dr. Ir. Batseba A. Suripatty, M.Sc., peneliti dari BP2LHK Manokwari mengisahkan tentang keikutsertaan perempuan Papua dalam pengolahan sagu.
Mengapa sagu? Batseba menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai lebih dari 90% luasan sagu di dunia. Sekitar 85% di antaranya terdapat di Provinsi Papua dan Papua Barat (BPPT, 2021). Selain merupakan tanaman asli Indonesia, produktivitas sagu lebih tinggi dari tanaman penghasil karbohidrat lainnya (ubi jalar, jagung, padi), serta kandungan energinya tidak berbeda jauh.
Terkait sagu, perempuan papua berperan menokok sagu, memeras sagu, mengepak, berjualan, serta mengolah sagu menjadi tepung dan makanan berbahan tepung sagu.
Namun demikian, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2020 memperlihatkan pembangunan perempuan di Papua dan Papua Barat masih dibawah 60, atau masuk kategori rendah, dengan IPG 53,14 untuk Papua dan 59,96 untuk Papua Barat.
Padahal di sisi lain, secara ekonomi, “Perempuan Papua” merupakan penggerak ekonomi khususnya pertanian karena peran yang relatif besar di sektor ini, di atas 60%.
“Perempuan Papua berusaha untuk menjadi ibu dan istri dan perempuan yang produktif demi menunjang ekonomi keluarga, sehingga dapat dikatakan laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama,”tegas Batseba dalam paparan.
Memperhatikan capaian tersebut, Batseba memandang diperlukan perhatian khusus untuk menciptakan keadilanpembangunan gender dalam peningkatan kualitas hidup manusia di Papua dan Papua Barat. Selain itu, menurutnya juga diperlukan program dan kebijakan yang bersifat afirmasi pada pembangunan perempuan Papua dan Papua Barat di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Baca materi: Sagu dan Perempuan Papua
Perempuan dan Nira Lontar di NTT
Setelah dari Papua, cerita berlanjut ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Peneliti dari B2LHK Kupang, Dani S. Hadi, S.Si, M.For.Ecos, menceritakan tentang keterlibatan perempuan dalam pemanfaatan nira lontar di NTT.
Di NTT, lontar dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan home industry yang menyerap tenaga kerja perempuan. Keterlibatan perempuan dalam usaha ini mulai dari tahap persiapan pengolahan, seperti mengumpulkan kayu bakar yang bisa dilakukan bersama laki-laki. Selanjutnya menyiapkan nira lontar yang akan dimasak, sampai akhir proses dihasilkannya produk hingga menjadi tenaga pemasaran untuk produk tersebut.
Home industry lontar di NTT dikembangkan berbasis ecopreneurship, yang merupakan gabungan dari environment dan enterpreneurship, yang diartikan sebagai suatu usaha yang berwawasan lingkungan.
“Perempuan dalam kelompok tani lontar memegang posisi yang strategis, yakni sebagai bendahara dan sekretaris,” ungkap Dani. Hal ini karena perempuan cenderung lebih teliti. Kelompok tani ini lalu ditingkatkan statusnya menjadi berbadan hukum sehingga bisa mengakses pendanaan melalui bumdes, dll.
Dalam riset yang dilakukannya, diketahui curahan waktu perempuan dalam kegiatan produktif lontar sebesar 45,83%. Selebihnya sebesar 54,17% dipergunakan perempuan untuk mengurus semua keperluan rumah tangga, kegiatan sosial.
“Peran perempuan produktif sekali di NTT,”lanjut Dani, khususnya dalam lingkup kelompok tani lontar.
Baca materi: Perempuan dan Nira Lontar di NTT
Bangsa ini diberkahi sumberdaya manusia baik perempuan maupun laki-laki, modalitas pembangunan. Semua, perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama, turut dalam proses pengambilan keputusan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kini membuka luas kesempatan tersebut. Masing-masing mereka dengan peran publik dan peran domestiknya diberikan keluasan memutuskan. Upaya-upaya memastikan implementasi terbukanya akses, baik dari kerangka regulasi, kelembagaan, internalisasi program lingkungan hidup dan kehutanan terus dilakukan. Strateginya adalah menguatkan komunikasi & meningkatkan intervensi.
Sebagai contoh profesi polisi hutan. Profesi tersebut membuka kesempatan baik untuk perempuan maupun laki-laki. Untuk mengambil atau tidak mengambil profesi tersebut, seutuhnya diberikan keluasan bagi perempuan atau laki-laki untuk memutuskan.
Webinar Pengarusutamaan Gender bertema “Berbagi Cerita tentang Gender: Semua Punya Peran Sama” dihadiri oleh lebih dari 200 orang melalui saluran Zoom dan Youtube BSILHK. Materi dari seluruh narasumber dapat di unduh di http://172.16.3.233/.*(DP).