Helpdesk Perizinan Realestat Indonesia (REI) hadir untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan perizinan sektor properti. Terobosan ini dapat menjadi role model bagi asosiasi usaha lainnya. KLHK melalui kolaborasi dengan REI akan menyusun standar pengelolaan lingkungan bagi kegiatan pembangunan perumahan untuk ditanam dalam sistem Amdalnet.
[BSILHK]_Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) resmi meluncurkan Helpdesk Perizinan REI di Jakarta, Rabu (15/2/2023). Mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK, Ary Sudijanto, menghadiri peluncuran tersebut, Ary Sudjianto menyampaikan pihaknya mengapresiasi inisiasi yang dilakukan Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI atas peluncuran Helpdesk Perizinan tersebut. Hal itu memang diperlukan sebagai bentuk kontribusi dan keterlibatan dunia usaha dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).
Lanjutnya, UUCK merupakan revolusi besar dalam sistem perizinan Indonesia, sehingga Pemerintah terus berupaya menyelaraskan regulasi, sistem serta kelembagaan guna memenuhi amanah UUCK. “Pemerintah tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu partner dari dunia usaha, termasuk REI. Kalau dunia usaha tidak aktif, maka berbagai persoalan di lapangan tidak diketahui. Helpdesk Perizinan REI ini contoh yang sangat baik dan bisa menjadi role model bagi asosiasi usaha lainnya,” ujar Ary. Idealnya terdapat helpdesk perizinan di tiap asosiasi agar dapat meningkatkan daya saing dunia usaha di Indonesia.
Menurut Ary, yang kini sebagai Ketua Satgas Percepatan Persetujuan Lingkungan – masih banyak yang perlu diselaraskan dan disempurnakan, baik berupa kesenjangan/gap maupun tumpang tindih dalam pelaksanaan UUCK baik dari sisi regulasi, NSPK, dan sistem. Ini tantangan. Upaya proaktif dari dunia usaha untuk mengatasi gap dan tumpang tindih tersebut – seperti yang dilakukan DPP REI ini akan sangat membantu pemerintah dalam memberikan pemahaman khusus kepada para anggota REI.
Terkait fasilitasi dan kemudahan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui kolaborasi dengan DPP REI ini ingin bersama-sama menyusun standar pengelolaan lingkungan bagi kegiatan pembangunan perumahan. Standar ini akan ditanam dalam sistem persetujuan lingkungan Amdalnet, sehingga pelaku usaha khususnya di bidang pembangunan perumahan dengan kategori perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) – dapat memenuhi persyaratan dokumen lingkungan dengan difasilitasi penyusunan dokumen lingkungan melalui sistem Amdalnet. Standar pengelolaan lingkungan ini akan memandu dalam menyusun dokumen lingkungan.
Peluncuran Helpdesk Perizinan REI tersebut dilakukan oleh Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida, bertempat di Kantor Sekretariat DPP REI. Kehadiran helpdesk ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan perizinan sektor properti yang berkaitan dengan penerapan perizinan berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Helpdesk ini sebagai sarana untuk membangun koordinasi dan proaktif menjemput bola ke semua instansi kementerian/lembaga (K/L) negara yang mengurusi perizinan.
DPP REI telah membuat Helpdesk Perizinan REI mencakup 38 Provinsi di Indonesia. Helpdesk ini akan mendukung dan bersinergi dengan kementerian terkait dengan tujuan untuk membantu K/L dalam mensosialisasikan regulasi-regulasi tertentu dalam melaksanakan bimtek. Ini juga untuk membantu dan mendampingi anggota dalam menyelesaikan layanan publik dan tujuan akhirnya mempercepat realisasi investasi, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah.
Helpdesk ini langsung aktif di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Berjalannya helpdesk ini didukung sekitar 444 orang relawan yang sudah dibekali keahlian untuk menjalankan sistem helpdesk REI. Semua anggota REI bisa memanfaatkan layanan perizinan ini melalui masing-masing Sekretariat DPD REI.
REI telah menjalin kerjasama dan koordinasi intens dengan 12 kementerian/lembaga (K/L) negara, dimana masing-masing K/L sudah dilengkapi dengan person in charge (PIC). Dengan adanya PIC memudahkan koordinasi antar institusi, sehingga kendala-kendala perizinan dapat diselesaikan dengan cepat.
Peluncuran ini dihadiri antara lain oleh Kepala BSILHK mewakili Menteri LHK, Sekjen DPP REI, Deputi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kepala Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Penulis : M. Farid Fahmi
Editor : Yayuk Siswiyanti
Sumber Berita :
Laporan Kepala BSILHK ke Menteri Menghadiri Peluncuran Helpdesk Perizinan REI
https://www.industriproperti.com/headline/helpdesk-perizinan-rei-jadi-contoh-untuk-asosiasi-lain/
http://rei.or.id/newrei/berita-helpdesk-perizinan-rei-jadi-contoh-untuk-asosiasi-lain.html
https://investor.id/business/322048/resmi-diluncurkan-helpdesk-perizinan-rei-jadi-role-model
REI Luncurkan Helpdesk Perizinan, Mudahkan Pengusaha Sektor Properti (kompas.com)