Dalam rangka mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) diperlukan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim, namun di sisi lain, mitigasi perubahan iklim dapat menghasilkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh, penggantian PLTU berbasis batu bara menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya akan berdampak kepada pekerja tambang batu bara dan bisnis-bisnis yang terkait dengan batu bara. Oleh karena itu, proses transisi tersebut haruslah berkeadilan (Just Transition) mengingat banyak aspek yang akan terdampak. Isu tersebut menjadi perhatian Para Pihak di dunia dan dibahas pada pertemuan PBB terkait perubahan iklim (SBs-58) yang diselenggarakan di Bonn- Jerman tanggal 3-15 Juni 2023.
Para Pihak membahas Program Kerja Just Transition Pathways melalui pertukaran pandangan terkait tujuan, ruang lingkup, pengaturan institusional, modalitas, keterkaitan dan output serta outcome. Indonesia sendiri mendorong agar Program Kerja dapat memfasilitasi kelancaran proses transisi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan tidak memberikan target baru di negara berkembang.
Dalam COP UNFCCC ke-27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, Para Pihak menyepakati untuk menyusun program kerja mengenai Just Transition. Para Pihak menegaskan bahwa solusi yang berkelanjutan dan adil untuk krisis iklim harus didasarkan pada dialog sosial yang bermakna dan efektif serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Transisi global ke rendah emisi GRK memberikan peluang dan tantangan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan. Transisi yang adil tersebut mencakup dimensi energi, sosial ekonomi, tenaga kerja dan dimensi lainnya, yang semuanya harus berlandaskan prioritas pembangunan nasional.
Seperti halnya isu Just Transition di COP27 Sharm El Sheikh Pada November 2022, melalui Keputusan 4/CMA.4, Para Pihak (negara-negara) menyepakati Program Kerja Mitigasi Perubahan Iklim (Mitigation Work Programme atau MWP) yang memberikan mandat untuk menyelenggarakan Dialog Global setidaknya dua kali dalam setahun. Pada SBs58 Juni 2023 kali ini, Dialog Global Pertama telah dilakukan pada tanggal 3-5 Juni 2023 yang lalu dengan tema Accelerating Just Energy Transition yang bertujuan untuk menyampaikan pandangan dan berbagi pengalaman mengenai peluang, praktik baik, solusi aksi, tantangan dan hambatan.
Jalannya negosiasi agenda MWP agak terkendala dikarenakan adanya ada Negara Pihak yang menolak untuk membahas agenda tersebut mengingat mandat COP27 adalah membahas agenda tersebut pada pertemuan COP28 di Dubai dan tidak di SBs58 Bonn. Ketua SBSTA dan Ketua SBI menyampaikan arahan bahwa walaupun adopsi agenda tidak mencapai konsensus, akan tetapi pembahasan substansi akan terus dilakukan dengan catatan bahwa hasil pembahasan tidak akan mendahului keputusan tentang adopsi agenda SBs58 di Bonn. Indonesia menyampaikan pandangannya antara lain bahwa Dialog yang akan dilangsungkan secara berkala tersebut harus mengidentifikasi aksi konkrit bukan hanya dari sisi teknologi terkait Transisi Energi yang Adil akan tetapi juga aksi konkrit terkait aliran pendanaan dan investasi dari negara maju yang telah dikomitmenkan sebelumnya.(*)
__
Website:
www.ppid.menlhk.go.id