Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Sosialisasi tingkat Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa, (22/8/2023).
Sosialisasi di Provinsi NTB merupakan salah satu bagian dari 16 provinsi lokasi sosialisasi di tahun 2023 setelah tahun sebelum terselesaikan sosialisasi di 12 provinsi. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu langkah akselerasi implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 agar seluruh masyarakat dapat menyadari pentingnya pengendalian perubahan iklim bagi generasi saat ini dan masa depan.
“Kegiatan sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi NTB guna mendetailkan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi NTB sebagaimana dilakukan di lokasi-lokasi sosialisasi sebelumnya, menjadi target-target aksi mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di tingkat Provinsi hingga tingkat tapak,” ujar Hanif Faisol Nurofiq, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK dalam sambutannya.
Pada kesempatan tersebut Hanif menyatakan bahwa seluruh stakeholder sektor kehutanan dan lingkungan hidup harus bergotong-royong meningkatkan tata kelola karbon di Indonesia. Ia beralasan perbaikan Tata Kelola Hutan dan Tata Kelola Karbon adalah tanggung jawab semua selaku pemangku kebijakan, pembuat keputusan, Akademisi dan Praktisi, Mitra dan masyarakat.
“Sinergi semua pihak menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai targat-target aksi mitigasi penurunan emisi GRK yang sangat besar. Kerja ekstra dan melakukan akselerasi di semua sektor sangat diharapkan,” tuturnya.
Ia berharap Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menjadi contoh leading by example bagi provinsi lain maupun wilayah lain di dunia untuk memerangi permasalahan perubahan iklim global.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah yang juga hadir pada acara ini mengungkapkan bahwa di sektor kehutanan, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menjaga kawasan hutannya agar tetap lestari, meskipun tidak mudah karena hampir 50% angka kemiskinan du wilayahnya masih berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Ia dan Gubernur NTB beserta jajaran dan para stakeholder terkait di NTB juga terus berupaya mendorong agar kepedulian masyarakat terhadap fungsi dari hutan dan lingkungan yang lestari terus meningkat, karena akan berpengaruh positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Ia mengungkapkan telah memasukan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah, mendorong pembangunan eco office, gaya hidup hemat energi, hemat air, menanam pohon, bersih pantai, dan penggunaan renewable energi yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat secara berkelanjutan.
“Semoga agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 bisa sukses, tentunya dengan dukungan moril dan materil semua pihak,” imbuh Wagub NTB.
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sendiri adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya.
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Pada Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi GRK utamanya didukung oleh sektor kehutanan sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya). Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi; konservasi dan pengelolaan hutan lestari; perlindungan dan restorasi lahan gambut; serta peningkatan serapan karbon.
Komitmen Indonesia melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar minus (-) 140 juta ton CO2e pada tahun 2030 dan dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Ia juga mengakui bahwa sektor FOLU memiliki peran besar dalam upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE) nasional, dari net emitor menjadi penyerap bersih GRK.
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030 di antaranya: Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang III Konservasi; Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang V Instrumen dan Informasi.
Setidaknya ada 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yaitu: (1) Pengurangan laju deforestasi lahan mineral; (2) Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove; (3) Pengurangan laju degradasi hutan-hutan lahan mineral; (4) Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove; (5) Pembangunan hutan tanaman; (6) Pengelolaan hutan lestari; (7) Rehabilitasi dengan rotasi; (8) Rehabilitasi non-rotasi; (9) Restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut; (10) Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang; (11) Konservasi keanekaragaman hayati; (12) Perhutanan sosial; (13) Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian; (14) Pengembangan dan konsolidasi hutan adat; dan (15) Pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.(*)
____
Website:
www.ppid.menlhk.go.id
