Masih dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI), Para Sekretaris Kementerian/ Lembaga yang tergabung dalam Forum Sekretaris (Forses) berkumpul bersama di Manggala Wanabakti, Jakarta pada Minggu (10/9/2023).
Para sekretaris K/L mengawali kegiatan dengan berolahraga jalan santai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Usai finish di KLHK, para sekretaris K/L kemudian diskusi santai dan mendengarkan beberapa arahan dari Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas dan Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Pada kesempatan ini, Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasi kepada Menteri LHK atas fasilitasi kegiatan pada hari ini. Menteri Azwar Anas kemudian mengatakan kepada para Sekretaris K/L yang hadir bahwa karir sebagai sekretaris di K/L merupakan puncak karir tertinggi seorang birokrat, dan hal ini perlu disyukuri oleh semua sekretaris K/L.
Menteri Azwar Anas menyampaikan bahwa K/L yang ingin mempercepat nilai Reformasi Birokrasi di lingkupnya dapat dapat dilakukan pada empat fokus reformasi birokrasi tematik yg ditetapkan yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas Presiden seperti penggunaan produk dalam negeri (belanja produk katalog) dan penekanan inflasi.
Khusus terkait administrasi digitalisasi administrasi pemerintahan, Menteri Azwar Anas menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah konsep di mana pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan dan melakukan tugas administratifnya kepada masyarakat secara elektronik. Tujuan utama dari SPBE adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan responsivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga negara serta meningkatkan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.
Namun, Menteri Azwar Anas menyoroti saat ini SPBE identik dengan membuat aplikasi. Dirinya menyebut hampir setiap unit kerja baru membuat aplikasi, dan saat ini terdata hampir kurang lebih 27 ribu aplikasi.
Menteri Azwar Anas pun lantas mengharapkan para Sekretaris K/L agar dapat men-interoperabilitas-kan aplikasi-aplikasi yang ada. Dirinya juga telah berpesan kepada Lembaga Administrasi Negara RI (LAN-RI) apabila terdapat pendidikan dan pelatihan pejabat, maka tidak boleh membuat aplikasi baru. Hal ini dimaksudkan agar aplikasi-aplikasi yang sudah tercipta dapat di-interoperabilitas-kan secara maksimal dan menjadi satu kesatuan yang dapat mudah diaplikasikan dan diterima masyarakat.
Menteri LHK, Siti Nurbaya pada kesempatan ini juga menyampaikan kepada para sekretaris K/L untuk bersama-sama saling mendukung antara kementerian dan lembaga-lembaga yang ada. Dalam pertemuan hari ini, Menteri Siti menyoroti topik penting Governance dan Evolusi Reformasi Birokrasi.
Menurut Menteri Siti, Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur.
Saat dicanangkan pada tahun 2004, desain Reformasi Birokrasi selama dua puluh tahun ditujukan untuk melakukan perubahan fundamental. Oleh sebab itu, elemen-elemen reformasi birokrasi diukur dalam 8 (delapan) area perubahan. Diharapkan di akhir periode dua puluh tahun pertama di tahun 2024, seluruh birokrasi dan organisasi pemerintah di Indonesia telah memenuhi semua prakondisi terciptanya clean and good governance yang kokoh, serta mencapai tingkat pelayanan publik yang berkelas dunia.
Efek langsung dari pemenuhan area-area perubahan adalah penghargaan-penghargaan terhadap berbagai sub sistem manajemen antara lain yang ada sekarang seperti: Pengelolaan Arsip, Top 15 Inovasi Pelayanan Publik, Top 5 Outstanding Achievement, dan SDGs Action Award.
Pada proses selanjutnya menjadi penting sekali untuk memastikan kematangan sistem birokrasi kita menyeluruh dan nyata di lapangan. Ukuran efektivitas manfaat reformasi birokrasi kita adalah di antaranya bagaimana unit-unit kerja kita memenuhi aspek Zona Integritas serta mendapatkan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Beberapa Kementerian/Lembaga yang berhasil memenuhi target semua unsur area perubahan dan penilaian Reformasi Birokrasinya tinggi berhasil mencetak 30% unit kerja mendapatkan predikat tersebut dalam 3-5 tahun (per akhir Desember 2022).(*)
__________________
Website:
www.ppid.menlhk.go.id
