Dua belas persen dari 1.245 entitas pelaku usaha/kegiatan perlu dibantu agar dapat melaksanakan sesuai standar. BSILHK terus bergerak. Dengan diberlakukannya UUCK, investasi akan terus tumbuh. Sampai saat ini telah lebih dari 1,4 juta ijin usaha Risiko Menengah dan Risiko rendah tercatat dalam sistem informasi perijinan berusaha. Memastikan usaha-usaha tersebut sesuai dengan standar, menjadi tantangan BSILHK ke depan
[BSILHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melaksanakan refleksi kinerja tahun 2023 di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta (28/12/2023). Pada kegiatan ini, sebanyak 13 Pejabat Tinggi Madya KLHK menyampaikan capaian kinerja unit kerja masing-masing tahun 2023. Pada kesempatan ini, Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan catatannya terkait kinerja KLHK 2023 yang ia gambarkan sebagai penegasan konsistensi kebijakan dasar, kebijakan operasional, implementasi program dan dampak pembangunan.
Menurutnya, konsistensi menjadi penting bagi KLHK dikarenakan perkembangan berbagai persoalan seperti berlakunya UUCK, untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, serta mengantisipasi kebutuhan masuknya investasi yang diperlukan cepat masuk dan harus intensif untuk kenyataan bahwa investasi nyata dan konkrit yang akan membawa pertumbuhan ekonomi nasional dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Yang diperlukan kemudian adalah konsistensi antara kebijakan dasar, penegasan-penegasan dalam visinya Bapak Presiden itu kita sebut kebijakan dasar, lalu arahan-arahan parsial dan termasuk langkah-langkah kerja yang diambil oleh Menteri itu namanya kebijakan operasional, dan juga ketika dia menjadi APBN dan dilaksanakan oleh para birokrat itu namanya implementasi, jadi tinggal konsistensinya aja,” terang Menteri Siti saat memberikan keterangan kepada awak media.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), Ary Audijanto menyampaikan capaian-capaian BSILHK. Sebagai lembaga baru BSILHK telah melakukan banyak hal dalam mengawal kebijakan KLHK. “BSILHK lahir dari visi yang tajam dari Bu Menteri LHK dalam menghadapi tantangan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). UUCK mendorong indonesia untuk menjadi negara maju dengan meningkatkan investasi melalui fasilitasi dan kemudahan berizinan berusaha,” demikian disampaikan Ary.
Ary juga menambahkan bahwa dengan pendekatan penyediaan standar kemudahan berizinan berusaha menjadi keniscayaan karena dengan penyediaan standar kemudahan berusaha dan kepastian hukum dapat dicapai. Lebih lanjut menurut Ary pada tahun 2023, BSILHK telah menysusun dan merumuskan standar.
Lebih lanjut menurut Ary, pada 2023 BSILHK telah menyusun 143 standar. Dari standar tersebut tidak bisa langsung di terapkan sehingga BSILHK juga menyiapkan enabling nya seperti laboratorium, lembaga LPJP amdal dan juga register ecolabel. Setelah ada standar dan enabling baru kemudian tugas BSILHK adalah memantau penilaian kesesuaian penerapan standarnya. “Di tahun 2023 juga BSILHK melakukan pemantauan terhadap 1.243 entitas baik pelaku usaha maupun kegiatan di 34 provinsi dan 308 Kab/kota dengan 881 pelaku kegiatan telah dinilai,” lanjut Ary.
Ary juga mengharapkan kedepan upaya penyediaan standar, enabling, pemantauan dan penilaian kesesuaian standar terus di tingkatkan dengan konsentrasi kepada pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. BSILHK akan ini lebih fokus pada unsur fasilitasi dan pembinaan, ini dikarenakan dari hasil exercise pada tahun 2023 yang paling membutuhkan fasilitasi adalah usaha skala kecil dan menengah.**