“Dalam perkembangannya, pembangunan HTI, tidak hanya ditujukan untuk memenuhi permintaan kayu bulat untuk industri perkayuan, namun juga untuk memenuhi Long-Term Strategy for Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement (LTS-LCCP) dan skenario pencapaian NDC,” tuturnya.

Indonesia sebagai Chairperson atau Ketua pada pertemuan ASEAN Working Group on Forest Products Development (AWG-FPD) ke-27 menegaskan standardisasi sangat penting sebagai instrumen untuk meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan.

"Harmonisasi standar khususnya di ASEAN, akan menjadi isu strategis yang perlu dibahas pada pertemuan ini," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian LHK, Dida Mighfar Ridha saat menyampaikan sambutan selamat datang pada sesi pembukaan AWG-FPD ke-27 di Bogor, Senin (15/7/2024).

AWG-FPD merupakan salah satu dialog regional untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan dan pemasaran hasil hutan. Sesuai dengan moto ASEAN “Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas”, Dida mengatakan pertemuan ini memiliki visi yang sama untuk meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemanfaatan hasil hutan yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Pengelolaan hutan tidak hanya mencakup aspek pengelolaan hulu saja, namun mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara lestari serta jasa lingkungan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dida mengatakan kita telah mencapai prestasi dalam kerjasama antar Negara Anggota ASEAN, diantaranya dalam kerjasama di bidang legalitas dan kelestarian hasil-hasil hutan. Selain itu juga kerjasama di bidang tanaman herbal dan obat-obatan, kerjasama dalam pengembangan hasil hutan dan pertukaran data dan praktik terbaik dalam pengelolaan hutan dan harmonisasi standar.

Salah satu capaian yang cukup menonjol yaitu sistem sertifikasi dan jaminan legalitas dan kelestarian hasil-hasil hutan. Sistem ini merupakan program strategis untuk menjamin produk dan bahan baku kayu diperoleh atau berasal dari sumber yang asal usul dan pengelolaannya memenuhi aspek hukum.

"Saya berharap pertemuan dua hari AWG-FPD ini akan memungkinkan kita mendiskusikan kebijakan, berbagi dan bertukar pengetahuan tentang praktik terbaik dalam pengembangan produk hutan, dan mendorong optimalisasi penggunaan produk hutan di masa depan dengan sesama negara ASEAN dan mitra ASEAN," pungkas Dida.

AWG-FPD merupakan salah satu rangkaian dari the Twenty-Seventh ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF27) and its related

meetings, yang diselenggarakan pada 15-19 Juli 2024 di Bogor. Agenda tersebut dihadiri oleh delegasi Negara Anggota ASEAN, Delegasi dari Timor Leste, Sekretariat ASEAN, Negara Mitra ASEAN, dan organisasi internasional.