Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mendapat perhatian Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Secara khusus, Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik untuk meninjau dan berdiskusi mengenai Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu, khususnya Getah Pinus oleh Perum Perhutani di BKPH Lembang, Jawa Barat pada Rabu (18/9).

“Terimakasih kepada Komisi IV yang telah mengagendakan kunjungan kerja spesifik ke BKPH Lembang ini, dengan tema Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu, Getah Pinus oleh Perum Perhutani. Dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan HHBK yang melibatkan peran aktif kelompok tani di Perhutani,”ucap Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Dida Migfar, saat menerima kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI beserta anggota di lokasi acara.

Disampaikan Dida, pengelolaan HHBK mendapatkan perhatian lebih dengan digulirkannya peraturan multiusaha kehutanan, dimana pemanfaatan sumberdaya hutan dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan asas kelestarian usaha, sosial dan lingkungan.

Berdasarkan data PHL, tahun 2023 tercatat jumlah total volume produksi HHBK nasional sebesar 872.136 Ton dengan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 41 Milyar Rupiah. Volume Produksi 4 komoditas HHBK yaitu: Tebu, Getah Pinus, Jagung dan Daun Kayu Putih pada Tahun 2023 mencapai 568.986 Ton, atau 65,24% dengan nilai PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) mencapai 18,41 Milyar Rupiah. Kontribusi Perhutani terhadap capaian produksi HHBK nasional pada tahun 2023 mencapai 48% atau sebesar 421.352 Ton, dengan nilai PSDH mencapai 16,58 Milyar Rupiah.

Disamping untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dengan produk Gondorukem dan Terpentin, yang total kapasitas produksi mencapai 92.550 Ton, tercatat ekspor produk getah pinus pada tahun 2023 sebesar 85.023 Ton dengan negara tujuan utama China dan India.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Perhutani untuk tetap melanjutkan kinerja dan harus lebih baik lagi di tahun mendatang.

“Disini pohonnya bagus, pemberdayaan masyarakat sekitar juga ada, ada petani rumput, untuk pakan sapi, peternak sapi perah, ekowisata, dll, yang tentunya dapat memberikan peningkatan ekonomi, ekologi dan sosial” ungkap Sudin.

“Untuk itu, mari kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita,” tambahnya. 

Selain itu, dikatakan Sudin, saat ini di Indonesia, 80% susunya masih berasal dari impor. Untuk itu, Ia meminta kepada Perhutani, jika ada wilayah yang cukup luas untuk peternak susu, agar bisa dikerjasamakan dengan masyarakat karena kebutuhan susu kedepan akan semakin besar, mengingat Presiden Indonesia terpilih kedepan memiliki perhatian lebih kepada gizi dan kesehatan masyarakat.

Turut hadir dalam kunjungan kerja spesifik ini, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kepala UPK KLHK di Jawa Barat, Direktur Utama Perum Perhutani, perwakilan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan Kelompok Tani Hutan.(*)

___________

Jakarta, KLHK, 18 September 2024

Website:

www.ppid.menlhk.go.id