Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan Sosialisasi Sub Nasional tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Provinsi Papua Selatan pada Kamis 11-12 September 2024 di Sorong.

Sosialisasi tersebut diselenggarakan untuk menyebar-luaskan informasi dan pemahaman pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi non pemerintah di Provinsi Papua Barat Daya mengenai kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang akan memastikan pengurangan emisi GRK Indonesia melalui Nationally Determined Contribution (NDC) sejalan dengan target untuk menjaga kenaikan suhu bumi pada 1,5 oC dan mencapai net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak perubahan iklim yang makin terasa dengan peningkatan kejadian bencana di seluruh wilayah di Indonesia.

Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi KLHK, Prof. Dr. Haruni Krisnawati, SHut., MSc. dalam sambutannya menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki luas kawasan hutan 3.431.549 hektar yang terdiri atas fungsi kawasan konservasi 30,56%, Hutan Lindung 22,31% dan Hutan Produksi 17,22%, HPK 21,30%, HPT 8,61% dan APL 435.516 hektar. Kondisi tutupan lahan berhutaan didominasi oleh hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder hutan rawa primer dan hutan mangrove primer. 

Berdasarkan kondisi hutan tersebut, Provinsi Papua Barat Daya mempunyai potensi simpanan dan serapan karbon yang sangat tinggi dan merupakan modalitas dalam mendukung pencapaian target Indonesia FOLU Net-Sink 2030. Selain itu terdapat potensi yang tinggi untuk ekowisata melalui pemanfaatan jasa lingkungan yang berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah. 

Pj Gubernur Papua Barat Daya yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Jhoni Way, S.Hut., M.Si, menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat Daya telah mempunyai master plan pertumbuhan ekonomi hijau berbasis sumber daya alam, program-program nyata seperti pengendalian kebarakaran hutan dan lahan khususnya di lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan serta aksi nyata lainnya yang sejalan dengan Indonesia FOLU Net-Sink 2030. Saat ini sedang disiapkan RPJMD tahun 2025-2029 serta konsep SK Gubernur tentang Rencana Kerja Rencana Operasional FOLU Net-sink 2030 Provinsi Papua Barat Daya. 

Pada acara tersebut, Ketua Harian I dan seluruh Ketua Bidang Indonesia’s FOLU Net-Sink 2030 menyampaikan Rencana Operasional di tingkat nasional dan arahan untuk pelaksanaan di Provinsi Papua Selatan terutama lokasi dan aksi mitigasi. Ketua Harian I menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan sektor Kehutanan di Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian dari aksi mitigasi yang dalam FOLU Net-sink 2030 dilaksanakan secara terintegrasi dan melalui proses MRV.

Rencana Kerja disusun dengan mempertimbangkan luasan kawasan konservasi 1.048.681 Ha, perhutanan sosial seluas 7.087.970,70 Ha, peningkatan cadangan karbon seluas 710,55 Ha, luas kawasan gambut 1.054 Ha dan 11 PBPH untuk penerapan hutan lestari dan untuk pemanfaatan jasa lingkungan, pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove termasuk revitalisasi ekonomi dan inisiatif masyarakat serta kegiatan penegakan hukum termasuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, seluruh kegiatan yang akan disusun akan dikomunikasikan ke publik secara reguler untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta seluruh pemangku kepentingan. 

Untuk keberhasilan implementasi target-target Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 perlu dilakukan peningkatan akurasi data dan informasi tutupan hutan dan penggunaan lahan, penetapan perencanaan dan target yang yang efektif, meminimalkan hambatan, resiko. internalisasi dan koordinasi yang lebih intensif kepada seluruh pemangku kepentingan serta optimalisasi sistem pemantauan, pelaporan emisi dan serapan yang diharapkan dapat bersifat real time dan accessible dan dikungan pendanaan alternatif. Selain itu, aksi mitigasi harus memperhatikan lokus,luasan yang tepat berdasarkan hasil analiss spasial indeks Jasa lingkungan, Indeks kelembagaan dan Indeks Biogeofisik agar dapat diimplimentasikan untuk mendukung target penurunan emisi GRK nasional. 

Arahan dan catatan diskusi dari Sosialisasi tanggal 11 September 2024 akan dielaborasi secara rinci sampai tingkat tapak pada workshop penyusunan Rencana Kerja Sub-Nasional Provinsi Papua Barat Daya tanggal 12 September 2024 yang mencerminkan karakteristik khas dan tantangan yang dihadapi. Workshop ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, akademisi, KPH, mitra sepertiPBPH, LSM, kelompok pemerhati lingkungan hidup dan kehutanann, kelompok pergutanan sosial dan masyarakat adat.

___

Jakarta, KLHK, 13 September 2024

Website:

www.ppid.menlhk.go.id