Lahir di situasi tantangan yang besar, berlayar sambil membangun kapal – kini BSILHK telah memantau lebih dari 1.100 usaha/kegiatan di 34 provinsi, 292 kabupaten, 10 sektor. Ada 191 standar yang telah diformulasi. Ada 11 standar telah ditanamkan di sistem informasi persetujuan lingkungan amdalnet. BSILHK tidak hanya memproduksi standar, namun juga memastikan standar diterapkan dan dipantau penerapannya. Puzzle BSILHK kini sudah terlihat dengan jelas bentuknya.
[BSILHK] 20 satuan kerja BSILHK berkumpul dalam Rapat Koordinasi Teknis di Bogor. Rakornis yang diselenggarakan tanggal 22-24 November 2023 ini membahas catatan-catatan evaluasi sampai dengan tahun 2023 serta memberikan rambu-rambu perencanaan program tahun 2024. Dalam rakornis dihadiri Ditjen PPI, BP2SDM, Ditjen PSLB3, Dtjen KSDAE, Ditjen PSKL, Ditjen PDASRH, dan Biro Perencanaan. Rakornis ini membahas tentang capaian 2023, catatan & tantangan lapang 2023, rencana 2024; formulasi, validasi, uji terap, penanaman standar, pemantauan penerapan, penilaian penerapan – dengan instrumen-instrumennya. Dari catatan-catatan lapang – proses bisnis yang ada ternyata belum cukup – ada kebutuhan penajaman-penajaman proses bisnis BSILHK. Dalam forum ini juga membahas penajaman proses bisnis, yang disebut-sebut sebagai “new probis“. Tahun 2024 – sebagai tahun akhir Renstra periode 2022-2024, ada target-target yang perlu diselesaikan. Sekaligus harus merancang renstra 2025-2029.
Ary Sudijanto – Kepala BSILHK dalam arahannya menjabarkan, bahwa sebagai lembaga baru, belum ada pola kerja yang bisa dicontoh – BSILHK terus mencari pola-pola kerja dari perumusan standar hingga penilaian penerapan standar. Berawal dari langkah extraordinary redesain program 2023 – yang merupakan program top down, bekerja total football, ada tantangan-tantangan lapang yang bernilai untuk memantapkan langkah BSILHK ke depan. BSILHK tidak hanya memproduksi standar, namun juga memastikan standar diterapkan dan dipantau penerapannya. Ada catatan-catatan mendasar bahwa standar perlu diterapkan secara mandatory melalui instrumen-instrumen kerja lingkungan hidup dan kehutanan. Ada 2 (dua) siklus kerja standar khusus. Siklus satu bicara tentang alur kerja standar khusus baru, dan siklus dua bicara tentang alur kerja standar khusus yang telah ditetapkan. Ary menegaskan bahwa standar perlu memperhatikan level penerap, level kompleksitas kegiatan, kedalaman standar, karakter instrumen penerapan, dan karakter tapak. Ternyata pula – standar ada taksonominya.
Sejak tahun 2023 BSILHK mulai melakukan penilaian penerapan standar atas usaha/kegiatan berisiko lingkungan. Saat ini terdapat lebih dari 1.100 usaha/kegiatan di 34 provinsi, 292 kabupaten, 10 sektor. Ada 191 standar yang telah diformulasi. Ada 11 standar telah ditanamkan di sistem informasi persetujuan lingkungan amdalnet. BSILHK tidak hanya memproduksi standar, namun juga memastikan standar diterapkan dan dipantau penerapannya.
Dengan meningkatnya usaha-usaha termasuk juga pada usaha sektor kehutanan, maka akan berimplikasi pada lingkungan dan kelestarian hutan. Kedua hal besar inilah yang diusung oleh UUCK, di satu sisi mempercepat ekonomi tumbuh, di sisi lain memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga.
Tahun kedua ini merupakan tahun dimana momentum penting untuk melakukan refleksi peran BSILHK. Masa transisi sudah berakhir dan 2023 merupakan tahun dimana BSILHK harus bekerja dengan kecepatan penuh. “Tahun 2023 tahun kita sedang memantapkan diri untuk melangkah ke depan, selama ini BSILHK tidak punya pattern lembaga yang bisa kita contoh karena BSILHK merupakan badan standar pertama di Indonesia,”. Hal tersebut diungkapkan Kepala BSILHK, Ary Sudijanto saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BSILHK di Cibubur (23/11/2023).
Ary juga menambahkan bahwa dalam perjalanan hingga saat ini sudah saatnya BSILHK mempunyai outcome. “ yang harus kita cari adalah outcome dari dampak positif atau dampak perubahan antara ‘tanpa standar’ (sebelum) dan ‘dengan standar’ (setelah),” tambah Ary.
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BSILHK tahun 2023 ini juga mengawal inisiatif sebelumnya – membahas juga tentang pengelolaan lingkungan hidup gedung perkantoran serta diskusi tentang pengelolaan sampah elektronik yang bersumber pada BMN pemerintah. Selain itu, dibincangkan tentang tandatangan elektronik, SDM, dan pengelolaan BMN.
Dengan upaya-upaya tersebut, BSILHK membangun bersama-sama menjadikan BSILHK sebagai lembaga garda terdepan service function – mendukung penuh eselon I teknis sebagai unit line function dalam kerangka persetujuan lingkungan, perijinan berusaha, perencanaan kegiatan/usaha berisiko lingkungan, serta layanan kualitas lingkungan hidup yang terstandar dengan baik sehingga kualitas lingkungan hidup dan kehutanan tetap terjaga dan lestari.
Penulis : M. Farid Fahmi
Editor : Yayuk Siswiyanti